topmetro.news – Direktur Eksekutif Institut Demokrasi Republikan (ID-Republikan) Syaiful Arif, mengkhawatirkan, masyarakat Indonesia akan dikuasai kelompok radikal. Hal ini disampaikannya, menanggapi temuan Alvara Research Center mengenai jumlah ASN (aparatur sipil negara) anti-Pancasila yang mencapai jumlah 19,4%.
Dikatakannya, fakta bahwa ada jumlah besar ASN yang mestinya mendukung konstitusi namun ternyata anti-Pancasila, adalah kenyataan yang sangat mengejutkan. Bahkan mengerikan. Dia pun tidak heran, kalau Kemendagri RI beserta stakeholder pemerintahan lainnya terkejut.
“Lembaga-lembaga negara ini kaget dengan fakta mengerikan tersebut. Mengingat ASN merupakan bagian dari aktor kenegaraan yang semestinya ikut mendukung dasar negara Pancasila,” kata Syaiful Arif.
Untuk itu, kata Arif, sudah saatnya program penguatan Pancasila dilaksanakan dengan optimal untuk menghempang kelompok radikal. Dalam hal ini, lanjutnya, BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) harus menjadikan fakta ASN anti-Pancasila itu sebagai dasar pelaksanaan pembinaan Pancasila.
“Penguatan Pancasila semestinya tidak terhenti di dalam kegiatan sporadik dan simbolik, dengan penekanan pada pelibatan massal masyarakat tanpa pendidikan atau ideologisasi yang intensif,” katanya.
“Jika penguatan Pancasila hanya terhenti pada kegiatan seminar dan festival budaya, maka masyarakat kita akan terus direbut oleh kelompok radikal yang secara intensif melakukan pendidikan non-formal di akar rumput,” sambung Arif.
BACA JUGA: Penyerang Pos Lantas Adalah Mantan Polisi Rekrutan Napi Teroris
P4 Hempang Kelompok Radikal
Arif pun melihat kemungkinan perlunya kembali menjalankan program seperti P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Hal ini menurutnya perlu untuk penguatan Pancasila demi menghempang kelompok radikal dari berbagai lini.
Namun, lanjutnya, cara pelaksanaan program seperti P-4 itu harus dirombak total. Mulai dari konten kepancasilaan, metode pendidikan dan pelatihan (diklat), serta strategi pembinaannya. “Tidak lagi mengacu pada gaya Penataran P-4. Melainkan penguatan Pancasila yang selaras dengan semangat reformasi dan demokratisasi,” katanya.
Hal lain, kata Arif, adalah penguatan Pancasila melalui wawasan keagamaan, terutama keislaman. Karena menurutnya, para ASN yang anti-Pancasila itu korban proses ideologisasi oleh kelompok radikal. Dia pun mengajukan metode penguatan Pancasila melalui wawasan keislaman moderat. Menurut dia, solusi ini tak bisa ditolak, jika ingin mengembalikan kesadaran para korban kelompok radikal.
Kemudian Arif juga mendesak agar ASN anti-Pancasila itu dievaluasi secara person. Karena tindakan mereka sudah merupakan ‘;duri dalam daging’, yakni hidup dengan uang negara, tetapi menolak dasar negara.
Demikian juga dengan rekrutmen CPNS, kata Arif harus ikut dievaluasi. Harus ada tes wawasan kepancasilaan. “Karena selain kompetensi, komitmen atas kehidupan bangsa juga harus dimiliki oleh setiap abdi negara,” katanya. (TMN)
